MAMUJU ā Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) sebelum satuan kerja mengajukan kebutuhan barang baru. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan aset negara yang efisien, tepat guna, dan sesuai kebutuhan organisasi.
Hal tersebut disampaikannya menanggapi kegiatan Pra Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Non-SIMAN Tahun Anggaran 2028 yang diikuti jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar di Ruang Rapat Seno Adji, Senin (9/11/2026).
āSetiap usulan kebutuhan BMN harus mempertimbangkan barang yang telah tersedia. Aset yang masih dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan perlu dioptimalkan terlebih dahulu sebelum mengusulkan kebutuhan baru. Dengan begitu, penggunaan anggaran dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi organisasi,ā ujar Saefur.
Kegiatan tersebut membahas penerapan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) terbaru sebagai acuan dalam menentukan kebutuhan BMN. Penghitungan kebutuhan harus mempertimbangkan jumlah pegawai, fungsi unit kerja, luas ruangan, kapasitas pelayanan, beban kerja, serta kondisi barang yang telah dimiliki.
Satuan kerja juga diminta melakukan validasi data BMN dan memastikan kesesuaiannya dengan kondisi sebenarnya. Setiap usulan kebutuhan harus disertai justifikasi dan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, kegiatan yang diikuti Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Tim BMN, Tim Keuangan, serta peserta magang tersebut turut membahas pembaruan aplikasi SIP BMN. Aplikasi ini menjadi sarana pendukung penyusunan kebutuhan, termasuk validasi data dan pengaturan hak akses pengguna secara berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja hingga koordinator kementerian.
Penyusunan RKBMN Non-SIMAN Tahun Anggaran 2028 oleh satuan kerja dijadwalkan pada 16ā26 November 2026. Tahapan berikutnya meliputi penyampaian hasil secara berjenjang dan proses penelaahan oleh Koordinator Kementerian pada 7ā11 Desember 2026.
Melalui perencanaan berbasis kebutuhan dan optimalisasi aset yang tersedia, pengelolaan BMN di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar diharapkan semakin efektif, efisien, dan akuntabel.
Comment