KEMENTRIAN HUKUM
Home Ā» Berita Ā» Kemenkum Sulbar Dorong Peningkatan Indeks Inovasi Daerah

Kemenkum Sulbar Dorong Peningkatan Indeks Inovasi Daerah

MAMUJU, 30 Juli 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa keberhasilan suatu inovasi tidak hanya diukur dari banyaknya inovasi yang dihasilkan, tetapi juga dari adanya pelindungan hukum yang mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Koordinasi Bidang Inovasi Lingkup Bapperida/Brida dan Dinas Koperasi serta UMKM Kabupaten se-Sulawesi Barat yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah melalui optimalisasi pelindungan kekayaan intelektual terhadap berbagai hasil riset dan inovasi yang dihasilkan perangkat daerah.

Dalam kesempatan itu, Kanwil Kemenkum Sulbar memberikan penguatan terkait pentingnya identifikasi potensi kekayaan intelektual, mekanisme pelindungan hukum atas inovasi daerah, serta pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual guna meningkatkan daya saing daerah.

Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kanwil Kemenkum Sulbar dalam memberikan pelindungan terhadap hasil riset dan inovasi daerah.

Kemenkum Sulbar Siapkan Produk Khas Daerah Jadi Destinasi Wisata Berbasis Kekayaan Intelektual

Ia berharap seluruh Bapperida, Brida, serta Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten dapat menindaklanjuti upaya pelindungan kekayaan intelektual atas setiap inovasi yang dihasilkan.

Sementara itu, Saefur Rochim menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem inovasi di Sulawesi Barat.

ā€œInovasi daerah harus dibarengi dengan pelindungan hukum melalui rezim kekayaan intelektual agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Kanwil Kemenkum Sulbar siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan Indeks Inovasi Daerah melalui pelindungan kekayaan intelektual,ā€ ujar Saefur Rochim.

Ia menjelaskan bahwa inovasi pemerintah daerah dapat dilindungi melalui berbagai rezim kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, maupun indikasi geografis. Hingga tahun 2026, tercatat sekitar 600 permohonan kekayaan intelektual telah diajukan di Sulawesi Barat, meskipun potensi inovasi daerah masih perlu terus didorong melalui identifikasi dan pendampingan yang berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar, Hidayat Yasin, menekankan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari inovasi yang dihasilkan.

Kemenkum Sulbar Siapkan Kades Jadi Juru Damai

Ia juga menjelaskan berbagai skema pelindungan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha, termasuk hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, serta indikasi geografis.

Selain itu, Hidayat menyampaikan bahwa mulai 1 Agustus 2026, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026, pencatatan hak cipta lagu dan/atau musik akan dikenakan tarif Rp0. Ia juga memaparkan perkembangan fasilitasi pendaftaran merek UMKM serta proses pengusulan Indikasi Geografis Kopi Arabika dan Robusta Mamasa.

Hidayat turut mengajak seluruh organisasi perangkat daerah untuk menerapkan prinsip “Satu OPD Satu Inovasi” yang disertai dengan pelindungan kekayaan intelektual.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Salah satu pertanyaan disampaikan oleh perwakilan Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah terkait status hukum penggunaan nama pena atau pseudonim dalam rezim kekayaan intelektual.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sulbar, Juani, menjelaskan bahwa penggunaan nama pena merupakan bagian dari pelaksanaan hak cipta, khususnya bagi pencipta karya tulis, lagu, maupun karya kreatif lainnya.

Kemenkum Sulbar Siapkan Pegawai Ikuti Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional

“Pencipta diperbolehkan menggunakan nama samaran atau nama pena pada karya yang dipublikasikan. Namun, dalam proses pencatatan hak cipta, identitas yang digunakan tetap harus sesuai dengan dokumen kependudukan sebagai dasar administrasi dan penerbitan sertifikat,” jelas Juani.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar berharap sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendorong inovasi yang tidak hanya kreatif, tetapi juga terlindungi secara hukum sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Barat.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *