MAMUJU ā Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong peningkatan kapasitas kepala desa dan lurah agar tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mampu berperan sebagai juru damai dalam menyelesaikan perselisihan di tengah masyarakat melalui pendekatan musyawarah dan mediasi.
Hal tersebut disampaikan menanggapi pentingnya penguatan peran kepala desa dan lurah dalam menjaga kerukunan masyarakat, sejalan dengan pelaksanaan Peacemaker Training atau Pelatihan Juru Damai yang diselenggarakan Kementerian Hukum. Pembahasan tersebut mengemuka dalam dialog interaktif Halo Sulbar di RRI Mamuju, Senin (16/11/2026).
Dalam dialog tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulbar, Kurnia Banani Adam, menjelaskan bahwa kepala desa dan lurah merupakan garda terdepan pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kedekatan tersebut menjadikan mereka memiliki posisi strategis dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah.
āKepala desa dan lurah tidak hanya dituntut menjadi administrator pemerintahan, tetapi juga juru damai (peace maker) yang mampu memediasi perselisihan melalui musyawarah, mufakat, dan pendekatan kekeluargaan sesuai kewenangannya. Keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya diukur dari kemampuannya membangun wilayah, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kerukunan dan menghadirkan perdamaian di tengah masyarakat,ā jelas Kurnia.
Ia menjelaskan, Peacemaker Training dilaksanakan melalui metode pembelajaran elektronik atau e-learning selama kurang lebih sepuluh hari. Peserta akan memperoleh 16 materi, mulai dari pengantar hukum pidana, perdata, dan administrasi negara hingga teknik mediasi, penyelesaian sengketa nonlitigasi, serta akses keadilan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Pelatihan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, dan Mahkamah Agung. Peserta yang dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar nonakademik Non Litigation Peacemaker (N.L.P.) yang dapat digunakan meskipun nantinya tidak lagi menjabat sebagai kepala desa atau lurah.
Kurnia juga mengajak seluruh kepala desa dan lurah di Sulawesi Barat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut karena pelatihan diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya.
Dialog interaktif yang dipandu Nita Wahyuni tersebut turut menghadirkan Abd. Wahab, Ketua DPD NLPA Provinsi Sulawesi Barat, sebagai narasumber. Melalui dialog ini, Kemenkum Sulbar berharap semakin banyak kepala desa dan lurah yang mengambil peran dalam membangun perdamaian dan menyelesaikan perselisihan di tengah masyarakat.



Comment