MAMUJU ā Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong penguatan tata kelola administrasi kepegawaian melalui validasi dan rekonsiliasi data pelanggaran disiplin secara menyeluruh. Langkah ini diperlukan untuk memastikan keakuratan data kehadiran pegawai sekaligus mendukung penanganan permasalahan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikannya menanggapi pelaksanaan kegiatan penguatan disiplin dan rekonsiliasi kasus pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Hukum, yang diikuti jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (10/11/2026).
āValidasi dan rekonsiliasi data menjadi langkah penting untuk memastikan setiap informasi kepegawaian sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ketertiban administrasi harus berjalan seiring dengan pengawasan dan pembinaan pegawai sehingga setiap permasalahan dapat ditindaklanjuti secara tepat sesuai ketentuan,ā ujar Saefur.
Kegiatan tersebut diikuti Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum serta Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (JF ASDMA) Kanwil Kemenkum Sulbar. Dalam pemaparan Kepala Biro Sumber Daya Manusia, disampaikan bahwa berdasarkan data periode Januari hingga Juli 2026 terdapat 309 pegawai di lingkungan Kantor Wilayah yang terindikasi melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan (TMK). Data tersebut menjadi perhatian dalam proses rekonsiliasi untuk memastikan kesesuaian antara catatan administrasi dan kondisi faktual.
Rekonsiliasi dilakukan secara bertahap terhadap 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum melalui sesi klarifikasi, validasi data pegawai, serta identifikasi kendala administrasi. Selain itu, atasan langsung diingatkan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat serta melakukan pemeriksaan apabila terdapat dugaan pelanggaran disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
Ketertiban administrasi juga menjadi perhatian dalam pelaporan izin, cuti, dan sakit melalui SIMPEG/SIMPAC. Setiap dokumen penanganan pelanggaran disiplin, mulai dari surat pemanggilan, Berita Acara Pemeriksaan, hingga keputusan hukuman disiplin, wajib diarsipkan dan disampaikan kepada Biro SDM untuk didokumentasikan melalui aplikasi IDIS yang terintegrasi dengan SIASN.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulbar akan memperkuat pemantauan kehadiran pegawai, mencocokkan data administrasi kepegawaian, serta menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses rekonsiliasi bersama Biro SDM.
Melalui langkah tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar berupaya mewujudkan pengelolaan kepegawaian yang tertib, akurat, dan akuntabel sekaligus memperkuat penerapan disiplin ASN di lingkungan kerja.
Comment