MAMUJU ā Ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Mendukung hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penyediaan data layanan bantuan hukum di wilayah Sulawesi Barat.
Koordinasi berlangsung di Ruang Data Center Kanwil Kemenkum Sulbar, Selasa (10/11/2026). Kunjungan BPS tersebut diterima oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar, dengan kehadiran Statistisi Ahli Muda, Dwi Ardian, bersama jajaran.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, mendorong agar sinergi antarinstansi terus diperkuat, khususnya dalam penyediaan informasi dan data yang berkaitan dengan pelayanan hukum. Menurutnya, data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan sebagai dasar penyusunan kebijakan sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan BPS menyampaikan kebutuhan memperoleh data mengenai jumlah layanan bantuan hukum yang telah diterima masyarakat setiap tahunnya di Sulawesi Barat. Data tersebut diperlukan untuk mendukung penyusunan statistik serta kebutuhan informasi kelembagaan.
Menanggapi permintaan itu, perwakilan Tim Pokja Penyuluh Hukum, Ramli, menjelaskan bahwa saat ini terdapat enam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi di Provinsi Sulawesi Barat. Namun, keberadaan LBH terakreditasi belum menjangkau seluruh kabupaten, khususnya Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Majene.
Informasi tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan gambaran mengenai ketersediaan akses bantuan hukum bagi masyarakat di Sulawesi Barat. Melalui data yang terhimpun, kebutuhan dan jangkauan pelayanan bantuan hukum dapat dipetakan secara lebih terukur.
Pertemuan juga dimanfaatkan untuk membahas kebutuhan data secara lebih terperinci, termasuk memastikan kesesuaian informasi yang akan disampaikan dengan data resmi yang dimiliki Kementerian Hukum. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan data statistik hukum yang akurat dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing instansi.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulbar, Kurnia Banani Adam, menilai ketersediaan data bantuan hukum memiliki peran strategis dalam mendukung evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum di daerah. Data tersebut tidak hanya menjadi bahan statistik, tetapi juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan pelayanan serta mengidentifikasi wilayah yang masih membutuhkan penguatan akses bantuan hukum.
Menurutnya, koordinasi dengan BPS merupakan langkah positif dalam membangun tata kelola data yang lebih baik. Dengan dukungan informasi yang terverifikasi, perencanaan dan pengembangan layanan bantuan hukum di Sulawesi Barat diharapkan semakin tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut pertemuan, Ramli menyatakan kesiapan untuk melakukan rekapitulasi dan mengirimkan data layanan bantuan hukum kepada Dwi Ardian selaku Statistisi Ahli Muda BPS. Penyampaian data tersebut akan dilakukan berdasarkan informasi resmi yang tersedia di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar.
Melalui kolaborasi ini, Kanwil Kemenkum Sulbar berharap hubungan kerja sama dengan BPS semakin kuat, terutama dalam mendukung ketersediaan data hukum yang transparan, akurat, dan berkelanjutan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen memperluas akses keadilan dan memastikan layanan bantuan hukum semakin memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Barat.
Comment