MAMUJU ā Penyusunan regulasi yang mengatur keuangan desa membutuhkan ketelitian agar setiap kebijakan dapat dijalankan tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Atas dasar itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat memfasilitasi harmonisasi tiga rancangan Peraturan Bupati Mamuju yang akan menjadi landasan pengelolaan keuangan desa pada 2027.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menaruh perhatian pada pentingnya kualitas regulasi daerah. Ia mendorong agar setiap rancangan peraturan disusun secara cermat, memiliki kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mampu memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksana pemerintahan hingga tingkat desa.
Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat harmonisasi yang digelar di Ruang Rapat Baharuddin Lopa, Kanwil Kemenkum Sulbar, Selasa (10/11/2026). Forum ini mempertemukan jajaran pemerintah daerah dengan tim perancang peraturan perundang-undangan untuk menguji kesesuaian materi dan teknik penyusunan ketiga rancangan regulasi.
Rapat dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kurnia Banani Adam, S.H., M.Si. Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Abdul Rasyid, S.E., M.Mpub., Asisten Setda Muh. Jufri Badan, Kepala Dinas PMD M. Fauzan Basir, Kepala Bagian Hukum Nur Idah, Sekretaris BPKAD Susanti Arif, jajaran perangkat daerah, tim perancang Kanwil Kemenkum Sulbar, serta peserta magang.
Tiga rancangan yang menjadi agenda pembahasan yakni perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengaturan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2027, serta pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2027.
Dalam pembukaan rapat, Kurnia Banani Adam menegaskan bahwa proses pembentukan peraturan tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian dokumen administrasi. Setiap rancangan harus melalui pengujian dan penyelarasan agar substansinya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.
Ia menjelaskan, harmonisasi diperlukan untuk mencegah munculnya norma yang saling bertentangan, tumpang tindih, maupun sulit diterapkan ketika regulasi mulai diberlakukan. Karena itu, masukan dari tim perancang menjadi bagian penting dalam menghasilkan aturan yang memiliki kepastian hukum dan dapat dioperasionalkan.
Dari pihak Pemerintah Kabupaten Mamuju, Asisten Setda Muh. Jufri Badan menyampaikan bahwa ketiga rancangan tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemerintahan desa, terutama dalam pengaturan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan.
Ia berharap pembahasan bersama Kanwil Kemenkum Sulbar dapat mengidentifikasi kekurangan sejak tahap penyusunan. Dengan begitu, aturan yang dihasilkan nantinya dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam mengelola anggaran sekaligus meminimalkan potensi permasalahan hukum.
Pada rancangan perubahan Perbup Nomor 4 Tahun 2023, pembahasan difokuskan pada penyempurnaan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 20. Tim perancang juga memberikan masukan terhadap konsiderans menimbang agar dasar pembentukan regulasi memiliki rumusan yang lebih lengkap dan memenuhi kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, rancangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2027 dinilai telah memiliki kesesuaian substansi dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Beberapa pembenahan masih diperlukan, terutama koreksi pengetikan dan penataan kembali susunan tim evaluasi APB Desa agar sesuai dengan hasil pembahasan.
Pembahasan rancangan pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2027 mencakup lebih banyak aspek teknis. Tim perancang mengoreksi sejumlah rumusan, mulai dari penggunaan istilah dan singkatan perangkat daerah, penulisan nominal anggaran, ketepatan rujukan pasal, hingga konsistensi bahasa hukum.
Penyesuaian juga diberikan terhadap beberapa ketentuan yang mengatur alokasi dan besaran insentif. Khusus untuk nominal insentif, pemerintah daerah diminta memastikan kesesuaiannya dengan standar harga yang berlaku sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan anggaran.
Kepala Divisi P3H Kurnia Banani Adam menyampaikan bahwa fasilitasi harmonisasi merupakan salah satu bentuk dukungan Kementerian Hukum kepada pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang tertib dan berkualitas. Ia menekankan pentingnya menindaklanjuti setiap catatan hasil pembahasan sebelum rancangan memasuki tahapan selanjutnya.
Berdasarkan hasil rapat, ketiga Ranperbup tersebut dinyatakan dapat diteruskan ke tahapan berikutnya dengan tetap memperhatikan penyempurnaan yang telah direkomendasikan oleh tim perancang.
Kemenkum Sulbar berharap proses ini dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Mamuju, khususnya dalam pengelolaan dana dan penyusunan anggaran. Dengan aturan yang jelas dan selaras dengan ketentuan hukum, pemerintah desa diharapkan memiliki pedoman yang lebih pasti dalam menggunakan anggaran secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.
Comment