MAMUJU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menekankan pentingnya pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN) Tahun Anggaran 2026 berjalan adil, transparan, dan sesuai ketentuan.
Hal tersebut disampaikannya menanggapi Rapat Persiapan Pelaksanaan SKD POLTEKPIN di Aula Pengayoman Sulawesi Barat, Senin (21/9/2026). Rapat membahas kesiapan panitia daerah, koordinasi dengan UPT BKN Mamuju, serta langkah antisipasi terhadap berbagai kebutuhan selama pelaksanaan seleksi.
Menurut Saefur, kesiapan penyelenggaraan tidak hanya berkaitan dengan sarana dan teknis ujian, tetapi juga bagaimana seluruh peserta memperoleh perlakuan yang sama selama mengikuti proses seleksi.
“Pelaksanaan seleksi harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh peserta. Setiap tahapan perlu dijalankan sesuai ketentuan agar proses seleksi dapat berlangsung secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Saefur.
Saefur juga meminta panitia memberikan informasi yang jelas dan konsisten kepada peserta serta mengantisipasi berbagai kebutuhan administratif yang masih dapat difasilitasi sesuai aturan. Setiap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat lokasi perlu segera dikoordinasikan dengan pimpinan dan panitia pusat melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM).
Untuk wilayah Sulawesi Barat, SKD dijadwalkan berlangsung pada 23 September 2026 di UPT BKN Mamuju dengan 26 peserta. Panitia daerah juga menyiapkan koordinasi dengan pihak terkait dalam aspek keamanan, ketertiban, pelayanan peserta, serta dokumentasi pelaksanaan.
Pelaksanaan teknis Computer Assisted Test (CAT) tetap menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN), sementara Panitia Daerah Kementerian Hukum Sulawesi Barat memberikan dukungan terhadap kelancaran penyelenggaraan di lokasi.
Melalui persiapan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat memastikan dukungan terhadap pelaksanaan SKD POLTEKPIN berjalan tertib sekaligus menjaga prinsip objektivitas, akuntabilitas, dan kesetaraan bagi seluruh peserta.
Comment