KEMENTRIAN HUKUM
Home Ā» Berita Ā» Kemenkum Sulbar Siapkan Produk Khas Daerah Jadi Destinasi Wisata Berbasis Kekayaan Intelektual

Kemenkum Sulbar Siapkan Produk Khas Daerah Jadi Destinasi Wisata Berbasis Kekayaan Intelektual

MAMUJU – Potensi kekayaan budaya dan produk khas Sulawesi Barat dinilai dapat dikembangkan lebih jauh, tidak hanya sebagai komoditas unggulan, tetapi juga sebagai daya tarik pariwisata. Melihat peluang tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mulai memperkuat langkah kolaboratif untuk mendorong pemanfaatan Indikasi Geografis (IG) melalui konsep Geographical Indication Tourism (GI Tourism).

Upaya tersebut dibahas dalam Webinar Serentak Road to Grand Launching Wisata Indikasi Geografis (GI Tourism) Indonesia yang dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, Senin (16/11/2026). Pertemuan yang berlangsung secara virtual ini menjadi bagian dari persiapan peluncuran nasional GI Tourism Indonesia pada 18 November 2026 di kawasan Dieng, Jawa Tengah.

Dalam arahannya, Saefur Rochim mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah cara pandang terhadap Indikasi Geografis. Menurutnya, perlindungan hukum terhadap produk lokal harus diikuti dengan upaya pemanfaatan yang produktif sehingga keberadaan IG benar-benar memberikan keuntungan bagi daerah dan masyarakat penghasilnya.

Sulawesi Barat sendiri mempunyai sejumlah produk yang telah memperoleh pelindungan IG, di antaranya Tenun Sutera Mandar, Tenun Ikat Sekomandi, Kopi Robusta Kurrak, Kopi Arabika Mamasa, Kopi Robusta Mamasa, dan Garam Kristal Majene.

ā€œKeberadaan produk yang telah mendapatkan pelindungan Indikasi Geografis merupakan modal penting bagi daerah. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kita mengemas keunggulan tersebut menjadi daya tarik yang mampu mendatangkan peluang ekonomi. Untuk itu, dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah, MPIG, masyarakat, dan seluruh pihak terkait,ā€ kata Saefur Rochim.

Kemenkum Sulbar Siapkan Kades Jadi Juru Damai

Pembahasan webinar menghadirkan tiga narasumber yang mengulas pengembangan GI Tourism dari sisi perlindungan kekayaan intelektual, potensi pariwisata, hingga kesiapan masyarakat lokal.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Juani, menjadi pemateri pertama dengan mengangkat topik Pelindungan dan Pemanfaatan IG dalam Pengembangan Wisata Indikasi Geografis (GI Tourism). Ia menguraikan bahwa Indikasi Geografis mempunyai peran strategis dalam menjaga karakteristik dan reputasi produk yang berasal dari wilayah tertentu.

Selain memberikan kepastian pelindungan hukum, IG juga dapat menjadi instrumen untuk memperluas pemasaran, meningkatkan daya saing, serta memperkuat citra produk daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan pemerintah dalam memetakan potensi, memperkuat kelembagaan MPIG, membantu penyusunan dokumen deskripsi, serta memfasilitasi pemanfaatan produk IG secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Barat, Andi Saiful Rauf, memaparkan materi mengenai Potensi Produk IG sebagai Daya Tarik Wisata Daerah.

Ia mengidentifikasi sejumlah peluang pengembangan wisata yang dapat dikaitkan dengan produk unggulan Sulawesi Barat. Wisata kopi dapat dikembangkan melalui kunjungan ke perkebunan dan pengenalan proses pengolahan di Mamasa serta Polewali Mandar. Sementara itu, kekayaan tenun dapat diperkenalkan melalui wisata budaya di Kalumpang dan sentra kerajinan tenun Mandar. Adapun potensi garam Majene dapat dikemas melalui kegiatan wisata edukasi produksi garam.

Kemenkum Sulbar Siapkan Pegawai Ikuti Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional

Dengan pengemasan yang tepat, berbagai potensi tersebut berpeluang menjadi pengalaman wisata yang mempertemukan pengunjung dengan produk, tradisi, dan kehidupan masyarakat setempat.

Narasumber ketiga, Ketua MPIG Tenun Ikat Sekomandi, Abdi Latief, membahas Cerita Produk, Tradisi, dan Kesiapan Masyarakat dalam Wisata Indikasi Geografis (GI Tourism). Ia menekankan bahwa kekuatan sebuah produk IG juga terletak pada kisah sejarah, nilai budaya, filosofi, serta keterampilan lokal yang menyertainya.

Tenun Ikat Sekomandi, misalnya, mempunyai peluang dikembangkan sebagai wisata berbasis pengalaman. Wisatawan dapat diajak mengenal rumah produksi pengrajin, melihat penggunaan bahan dan pewarna alami, mempelajari teknik menenun, hingga memahami filosofi yang terkandung dalam setiap motif.

Namun, pengembangan tersebut perlu memperhatikan kesiapan masyarakat. Tradisi dan norma adat harus tetap dihormati, sementara masyarakat penghasil produk harus memperoleh ruang utama untuk berpartisipasi dan merasakan manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata.

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel dan tanya jawab. Peserta bertukar pandangan mengenai strategi mengembangkan produk IG menjadi daya tarik wisata, penguatan peran MPIG, kesiapan komunitas lokal, serta peluang kerja sama antara pemerintah daerah, pelaku UMKM, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan sektor pariwisata.

Tiga Regulasi Mamuju Dibedah, Kemenkum Sulbar Pastikan Tak Bertentangan Aturan Lebih Tinggi

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar, Ahmad Sahrun, turut menegaskan pentingnya memastikan agar pelindungan kekayaan intelektual berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, status IG yang dimiliki suatu produk harus menjadi peluang untuk memperluas manfaat ekonomi, bukan sekadar pengakuan atas keunikan produk daerah.

ā€œProduk yang sudah mendapatkan pelindungan Indikasi Geografis harus terus dikembangkan pemanfaatannya. Kami ingin kekayaan lokal Sulawesi Barat memiliki nilai tambah, dikenal lebih luas, dan mampu memberikan peluang usaha bagi masyarakat. Integrasi dengan sektor pariwisata menjadi salah satu langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut,ā€ ungkap Ahmad Sahrun.

Webinar ini melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat, perangkat daerah yang menangani pariwisata dan kebudayaan, pengurus MPIG, produsen produk IG, pelaku usaha, pengelola destinasi wisata, pimpinan perguruan tinggi, hingga insan media.

Sebagai langkah lanjutan, Kanwil Kemenkum Sulbar akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan MPIG untuk memetakan produk-produk IG yang berpotensi dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Sosialisasi, pendampingan, serta promosi wisata berbasis produk lokal juga akan terus didorong melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Melalui inisiatif GI Tourism, Kemenkum Sulbar ingin memastikan bahwa perlindungan kekayaan intelektual tidak berhenti pada aspek legalitas. Lebih jauh, pengakuan terhadap produk khas daerah diharapkan mampu membuka akses pasar, menjaga warisan budaya, memperkuat sektor pariwisata, serta menciptakan sumber penghasilan baru bagi masyarakat Sulawesi Barat.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *