MAMUJU ā Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat sosialisasi dan pendaftaran Pelatihan Juru Damai (Peace Maker) bagi Kepala Desa se-Sulawesi Barat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan program pembinaan hukum dapat menjangkau seluruh wilayah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya menanggapi internalisasi strategi sosialisasi dan percepatan pendaftaran Pelatihan Juru Damai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Senin (9/11/2026).
āKeberhasilan pelaksanaan program pembinaan hukum membutuhkan kerja sama dan keterlibatan seluruh unsur. Karena itu, koordinasi perlu diperkuat agar sosialisasi berjalan efektif, informasi tersampaikan secara luas, dan pendaftaran peserta dapat dioptimalkan,ā ujar Saefur.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulbar, Kurnia Banani Adam, memimpin internalisasi bersama Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Hukum Nasional dan peserta magang untuk menyatukan strategi pelaksanaan program.
Dalam arahannya, Kurnia menekankan pentingnya pembagian peran sesuai tugas dan kapasitas masing-masing. Upaya percepatan pendaftaran membutuhkan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bagian Hukum, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa.
Strategi tersebut juga didukung optimalisasi berbagai saluran komunikasi, mulai dari surat pemberitahuan resmi, media sosial, hingga grup komunikasi pemerintah desa. Pokja dan peserta magang diharapkan berkontribusi dalam penyebarluasan informasi, pendataan calon peserta, rekapitulasi pendaftaran, serta pemantauan kendala.
Melalui kolaborasi tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar memperkuat pelaksanaan program pembinaan hukum sekaligus mendorong pemerataan akses informasi Pelatihan Juru Damai bagi Kepala Desa di seluruh Sulawesi Barat.
Comment