KEMENTRIAN HUKUM
Home Ā» Berita Ā» Cegah Pelanggaran KI, Kemenkum Sulbar Libatkan Korwas PPNS Polda

Cegah Pelanggaran KI, Kemenkum Sulbar Libatkan Korwas PPNS Polda

MAMUJU – Pengawasan terhadap potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) di Sulawesi Barat menjadi salah satu langkah yang dibahas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat bersama Polda Sulawesi Barat. Koordinasi tersebut diarahkan untuk mendorong upaya preventif, memperkuat dukungan teknis bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI, serta membangun kolaborasi dalam pengawasan di daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menanggapi koordinasi Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulbar, Rabu (18/11/2026), sebagai bagian dari upaya membangun koordinasi penegakan hukum dan pencegahan pelanggaran KI.

ā€œPencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual perlu dilakukan melalui pendekatan koordinatif, termasuk pengawasan dan edukasi kepada masyarakat. Dukungan aparat penegak hukum juga penting dalam memastikan pelaksanaan tugas PPNS KI berjalan sesuai ketentuan,ā€ ujar Saefur.

Pertemuan yang berlangsung di Ditreskrimsus Polda Sulbar tersebut membahas penguatan peran Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS dalam memberikan pembinaan, arahan, pengawasan, dan pendampingan teknis terhadap pelaksanaan tugas PPNS KI. Koordinasi turut dihadiri Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual bersama PPNS KI dan jajaran, serta disambut Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulbar bersama Korwas PPNS.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menilai dukungan Korwas PPNS menjadi bagian penting dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan PPNS KI, khususnya dalam pengawasan serta penanganan dugaan tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual.

Kemenkum Sulbar Identifikasi 136 Aset dalam Inventarisasi BMN

ā€œMelalui koordinasi ini, kami mendorong pengawasan dan pemantauan potensi pelanggaran KI dapat dilakukan secara kolaboratif. Selain itu, edukasi dan pertukaran informasi juga menjadi bagian yang perlu dikembangkan untuk mendukung pencegahan pelanggaran di masyarakat,ā€ ungkapnya.

Pembahasan turut mengarah pada rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kanwil Kemenkum Sulbar dan Polda Sulbar. Ruang lingkupnya meliputi sosialisasi dan edukasi, pengawasan dan pemantauan potensi pelanggaran KI, pertukaran data dan informasi, serta koordinasi dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran.

Hasil koordinasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui penguatan komunikasi bersama Ditreskrimsus Polda Sulbar dan Korwas PPNS, pembinaan PPNS KI, serta pembahasan PKS. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pencegahan pelanggaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati serta melindungi Kekayaan Intelektual.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *