MAMUJU ā Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap mekanisme penanganan benturan kepentingan guna memperkuat pengawasan internal dan mendukung pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar.
Hal tersebut disampaikan menanggapi rapat Monitoring dan Evaluasi serta Rencana Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan III Tahun 2026 di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Sulbar, Rabu (18/11/2026). Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan prosedur identifikasi, pencegahan, pelaporan, dan penanganan benturan kepentingan tetap berjalan efektif.
“Pengawasan internal harus terus diperkuat melalui mekanisme yang jelas dan dapat diterapkan. Identifikasi serta penanganan benturan kepentingan menjadi bagian penting dalam menjaga tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel,” ujar Saefur.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Tahir, selaku Ketua Tim Penanganan Benturan Kepentingan, menjelaskan bahwa evaluasi mencakup peninjauan kembali dokumen identifikasi benturan kepentingan periode sebelumnya agar tetap relevan dengan dinamika tugas dan fungsi organisasi. Selain itu, tim juga mengevaluasi pemahaman pegawai serta optimalisasi mekanisme pelaporan dan penanganan deklarasi benturan kepentingan.
M. Tahir menyampaikan bahwa salah satu tindak lanjut yang direncanakan adalah melaksanakan internalisasi dan sosialisasi benturan kepentingan secara berkala melalui apel pagi serta media informasi internal. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pegawai sekaligus memastikan mekanisme pencegahan berjalan secara konsisten.
Upaya ini menjadi bagian dari penguatan pengawasan pada pembangunan Zona Integritas, khususnya area Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Penguatan Pengawasan, guna membangun budaya kerja yang berintegritas dan akuntabel di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar.



Comment