KEMENTRIAN HUKUM
Home » Berita » Kemenkum Sulbar Kawal Transparansi SKD Poltekpin

Kemenkum Sulbar Kawal Transparansi SKD Poltekpin

MAMUJU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan pentingnya pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan.

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti pelaksanaan SKD Poltekpin Tahun 2026 di UPT Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mamuju, Rabu (23/9/2026).

Menurut Saefur, keterlibatan berbagai unsur dalam pelaksanaan seleksi menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur. Koordinasi antara BKN, panitia daerah, panitia pusat, dan unsur pemantau juga diperlukan agar proses seleksi berlangsung terukur.

“Pelaksanaan seleksi harus dijaga agar berlangsung tertib, transparan, dan sesuai prosedur. Koordinasi seluruh unsur menjadi bagian penting untuk memastikan setiap tahapan berjalan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Saefur.

Saefur mengapresiasi keterlibatan Ombudsman Republik Indonesia sebagai unsur pemantau dalam pelaksanaan SKD di Sulawesi Barat. Kehadiran unsur pengawasan tersebut menjadi bagian dari proses pemantauan terhadap penyelenggaraan seleksi.

Terima Kunjungan Wakil Ketua DPRD, Kemenkum Sulbar Siap Dampingi Susun Perda KI

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar, John Batara Manikallo, mengatakan koordinasi antarpihak turut mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi, baik dari sisi teknis maupun administratif.

“Koordinasi yang berjalan baik membantu memastikan seluruh proses di lapangan tetap berada dalam koridor prosedur yang telah ditetapkan. Dukungan setiap unsur juga menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan seleksi,” ujar John.

SKD Poltekpin Tahun 2026 di Sulawesi Barat diikuti 26 peserta, terdiri atas 10 peserta formasi umum dan 16 peserta keterwakilan daerah. Pelaksanaan menggunakan sistem berbasis komputer sebagaimana mekanisme seleksi yang ditetapkan BKN.

Selain Panitia Daerah dan dua perwakilan Panitia Pusat, pelaksanaan turut dipantau perwakilan Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan hasil pelaksanaan, seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan sesuai jadwal serta ketentuan yang telah ditetapkan.

Kemenkum Sulbar Pastikan SKD Poltekpin Berjalan Sesuai Prosedur

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *