Mamuju, 24 Juni 2026 – Upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda terus dilakukan melalui berbagai pendekatan edukatif. Salah satunya melalui kegiatan nonton bareng dan diskusi film bertajuk “Keadilan” yang digelar bersama Forum Lex Universitas Tomakaka di Aula Theater Gedung Perpustakaan Mamuju.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menilai kegiatan yang menggabungkan media edukasi dan forum diskusi seperti ini mampu memberikan pemahaman yang lebih kontekstual kepada mahasiswa mengenai dinamika hukum yang terjadi di tengah masyarakat.
“Mahasiswa perlu diberikan ruang untuk berdiskusi dan mengkaji berbagai persoalan hukum secara kritis. Dengan demikian, mereka tidak hanya memahami norma hukum secara teoritis, tetapi juga mampu melihat tantangan penegakan hukum dan pentingnya akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Saefur Rochim.
Kegiatan tersebut menghadirkan mahasiswa, dosen, praktisi hukum, serta pegiat bantuan hukum yang bersama-sama mengulas pesan dan substansi hukum yang terkandung dalam film. Selain menjadi media pembelajaran, forum ini juga menjadi wadah pertukaran gagasan mengenai sistem peradilan dan kondisi penegakan hukum di Indonesia.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tomakaka, Dr. Muh. Al Habsy Ahmad, S.H., M.H., saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa pembelajaran hukum tidak hanya dapat diperoleh melalui ruang kelas, tetapi juga melalui berbagai media yang mampu menggambarkan realitas sosial dan hukum secara lebih dekat.
Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak unsur penegak hukum agar peserta memperoleh sudut pandang yang lebih komprehensif mengenai proses peradilan.
Dalam sesi pemaparan, Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Mardiana, mengulas pentingnya prinsip persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Menurutnya, keadilan hanya dapat terwujud apabila seluruh proses hukum dijalankan secara objektif tanpa dipengaruhi kekuasaan maupun kepentingan tertentu.
Pada kesempatan tersebut, peserta juga mendapatkan informasi mengenai layanan bantuan hukum gratis yang dapat diakses masyarakat kurang mampu melalui Organisasi Bantuan Hukum yang telah memperoleh akreditasi dari Kementerian Hukum.
Sementara itu, Direktur LBH Keadilan Sulbar, Andi Toba, S.H., menjelaskan berbagai aspek dalam proses peradilan pidana, termasuk hubungan antara penyidik, advokat, dan hakim dalam menjamin terlaksananya proses hukum yang adil.
Ia menekankan bahwa profesi advokat memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam mendampingi klien. Menurutnya, setiap proses hukum harus dijalankan berdasarkan aturan dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pemaparannya, Andi Toba juga mengingatkan pentingnya pemahaman mengenai hukum pembuktian. Ia menjelaskan bahwa keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian harus berasal dari pengalaman yang dilihat, didengar, atau dialami secara langsung, bukan berdasarkan cerita pihak lain.
Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Berbagai pertanyaan disampaikan terkait akses bantuan hukum, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, hingga tantangan dalam mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.
Dari diskusi tersebut, muncul sejumlah gagasan yang menekankan pentingnya penguatan integritas aparat penegak hukum, peningkatan kualitas layanan bantuan hukum, serta optimalisasi peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Melalui kegiatan edukatif ini, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat berharap semakin banyak generasi muda yang memahami hak-hak hukumnya, memiliki kepedulian terhadap isu keadilan, serta mampu berkontribusi dalam membangun budaya hukum yang lebih baik di Sulawesi Barat.
Comment