Mamuju, 6 Mei 2026 — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menghadiri kegiatan Policy Talks: Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Wilayah, Analisis Tajam, Kebijakan Tepat, Dampak Nyata yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah secara daring melalui Zoom Meeting.
Kakanwil Kemenkum Sulbar menyebut bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan menjadi langkah strategis dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Hal ini sebagai bagian dari upaya mendorong perumusan kebijakan berbasis data dan analisis yang komprehensif, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.
“Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi analis kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi yang tajam dan solutif guna mendukung pembangunan daerah,” ujarnya usai menghadiri kegiatan tersebut
Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang analisis kebijakan.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan Kementerian Hukum dalam meningkatkan kapasitas analis kebijakan di daerah, khususnya pada lingkup pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
Ia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan analisis kebijakan yang tajam sehingga mampu melahirkan kebijakan yang tepat serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, akademisi dari Universitas Tadulako, Moh. Irfan Mufti, dalam pemaparannya menegaskan bahwa analis kebijakan memiliki peran strategis sebagai perancang kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy designer), penghubung antara norma hukum dan realitas sosial, serta penjaga kualitas regulasi dan pelayanan publik.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam kerangka akademik, proses kerja analis kebijakan mengikuti tahapan policy cycle yang meliputi agenda setting, policy formulation, decision making, policy implementation, hingga policy evaluation.
Selain itu, Analis Kebijakan Ahli Muda dari Lembaga Administrasi Negara Makassar, Satria Eka Tri Laksana, menyampaikan bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memberikan lebih banyak dampak positif dibandingkan dampak negatif.
Ia juga menekankan bahwa tidak ada kebijakan publik yang mampu memuaskan seluruh pihak, sehingga analis kebijakan diharapkan mampu memberikan berbagai alternatif kebijakan terbaik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para analis kebijakan, termasuk di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar, dapat semakin meningkatkan kapasitasnya dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Comment