Mamuju — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, memaparkan berbagai capaian kinerja organisasi dalam Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas bersama Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kamis (20/8/2026). Salah satu capaian yang ditunjukkan ialah Nilai Kinerja Organisasi Semester I 2026 sebesar 89,89 persen.
Kegiatan yang berlangsung secara virtual dari Aula Pengayoman Kemenkum Sulbar tersebut menjadi momentum bagi Saefur Rochim untuk menunjukkan capaian kinerja, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan organisasi sebagai bagian dari pembangunan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“89,89% Nilai Kinerja Organisasi Semester I Tahun 2026 menjadi nilai tertinggi di antara seluruh Kanwil Kementerian Hukum di Indonesia,” papar Saefur Rochim.
Capaian tersebut diperkuat dengan pelaksanaan Perjanjian Kinerja. Pada 2025, Kemenkum Sulbar berhasil mencapai 13 dari 14 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan. Sementara pada Semester I 2026, terdapat 14 IKK yang menjadi indikator pengukuran kinerja organisasi.
Pada aspek akuntabilitas, Saefur Rochim turut memaparkan capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai 86,97 serta Indikator Kinerja Reformasi Akuntabilitas (IKRA) sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi.
Kinerja organisasi juga berjalan beriringan dengan kualitas pelayanan publik. Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) periode Januari hingga Juli 2026 konsisten memperoleh predikat Sangat Baik.
“Hasil Survei SPKP-SPAK bulan Januari–Juli 2026 dengan predikat Sangat Baik,” papar Saefur Rochim saat menunjukkan capaian pelayanan publik Kemenkum Sulbar.
Pada Juli 2026, nilai SPKP mencapai 96,90, sedangkan SPAK berada di angka 96,88. Capaian tersebut melanjutkan tren positif pada bulan-bulan sebelumnya yang seluruhnya berada dalam kategori Sangat Baik.
Saefur Rochim juga menunjukkan sejumlah testimoni penerima layanan, termasuk Gubernur Sulawesi Barat, Wakil Bupati Mamasa, dan pengguna layanan. Testimoni tersebut menjadi bagian dari gambaran kualitas pelayanan Kemenkum Sulbar kepada masyarakat dan stakeholder.
Selain pelayanan, capaian pengelolaan anggaran per 18 Agustus 2026 turut dipaparkan dalam evaluasi. Kemenkum Sulbar juga menunjukkan penguatan kolaborasi dengan Gubernur Sulawesi Barat, Kapolda Sulawesi Barat, Bupati Polewali Mandar, Bupati Mamasa, dan Bupati Mamuju Tengah.
Berbagai capaian tersebut menjadi bagian dari perjalanan Kemenkum Sulbar setelah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2023 dan melanjutkan pembangunan menuju WBBM.
Melalui Desk Evaluasi bersama TPN, Saefur Rochim menunjukkan bahwa pembangunan Zona Integritas Kemenkum Sulbar terus diarahkan pada peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.
Comment