KEMENTRIAN HUKUM
Home » Berita » Kemenkum Sulbar Evaluasi RKT RB, Maksimalkan Target Data Dukung

Kemenkum Sulbar Evaluasi RKT RB, Maksimalkan Target Data Dukung

MAMUJU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, memimpin evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) Triwulan IV di Aula Pengayoman, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini turut didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Tahir.

Evaluasi tersebut dilaksanakan untuk memaksimalkan pemenuhan data dukung laporan Reformasi Birokrasi, memastikan kesesuaian dokumen dengan indikator yang ditetapkan, serta mendorong pencapaian target kinerja organisasi pada triwulan IV tahun 2026.

Saefur Rochim menegaskan bahwa pemenuhan data dukung harus menjadi perhatian seluruh jajaran agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil nyata bagi organisasi maupun masyarakat.

“Pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi harus dilakukan secara cermat, lengkap, dan tepat waktu. Setiap bagian perlu memastikan dokumen yang disiapkan sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Dalam evaluasi tersebut, setiap komponen pelaksanaan RKT RB menjadi perhatian, khususnya kelengkapan dokumen pendukung, kesesuaian data laporan, serta progres pencapaian target yang telah direncanakan. Langkah ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kendala dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan sebelum periode pelaporan berakhir.

Tarif Pencatatan Hak Cipta Rp0 Diperluas, Semua Jenis Ciptaan Bakal Gratis!

Didampingi M. Tahir, Saefur Rochim mendorong penguatan koordinasi dan sinergi antarbagian agar proses pengumpulan, pemeriksaan, dan penyusunan data dapat berjalan lebih efektif. Ketelitian dalam menyiapkan dokumen menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas pelaporan sekaligus mendukung penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Melalui evaluasi ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan capaian kinerja organisasi, tetapi juga mendorong terwujudnya pelayanan hukum yang semakin berkualitas, mudah diakses, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *