Mamuju, 8 Mei 2026 — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan pentingnya evaluasi berkala dan penguatan koordinasi lintas bidang guna memastikan seluruh program kerja berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan dalam kegiatan apel sore virtual yang diikuti seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat.
“Setiap kegiatan harus terukur dan dilaporkan dengan baik. Kita harus menjaga performa organisasi, memperkuat inovasi, serta memastikan seluruh layanan berjalan maksimal,” ujar Saefur Rochim.
Ia juga menekankan agar seluruh jajaran terus menjaga kualitas pelayanan dan menghindari hal-hal yang dapat menghambat capaian kinerja organisasi, khususnya dalam upaya pembangunan zona integritas dan peningkatan kualitas birokrasi.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muh. Tahir, menyampaikan bahwa jajaran Bagian TUM tetap melaksanakan penyelesaian berbagai pekerjaan administrasi dan tindak lanjut data dukung kinerja meskipun tidak terdapat agenda kegiatan virtual pada hari tersebut.
“Kami tetap fokus menyelesaikan pekerjaan yang masih memerlukan tindak lanjut, termasuk kelengkapan data dukung dan persiapan pelaksanaan apel sore serta sharing knowledge yang direncanakan mulai pekan depan,” jelas Muh. Tahir.
Menurutnya, kegiatan sharing knowledge nantinya diharapkan menjadi ruang kolaborasi dan pertukaran informasi antarbagian agar seluruh pegawai memahami tugas dan fungsi masing-masing unit kerja secara lebih menyeluruh.
Selanjutnya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat, melaporkan sejumlah persiapan kegiatan strategis yang tengah dilakukan jajarannya, termasuk pelaksanaan penandatanganan kerja sama dengan perguruan tinggi dan stakeholder di Sulawesi Barat.
“Kami terus mematangkan persiapan kegiatan kerja sama dengan kampus dan mitra terkait. Sejumlah perguruan tinggi dan instansi telah mengonfirmasi kehadiran pada kegiatan yang akan dilaksanakan tanggal 12 Mei mendatang,” ungkap Hidayat.
Selain itu, jajaran Divisi Pelayanan Hukum juga tengah menyiapkan kegiatan sosialisasi Apostille yang direncanakan berlangsung di Mamuju pada akhir Mei 2026.
Di kesempatan yang sama, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), John Batara, menyampaikan bahwa jajarannya terus menjalankan berbagai agenda strategis, mulai dari rapat pelaksanaan evaluasi peraturan daerah, pendampingan Indeks Reformasi Hukum (IRH), hingga penguatan layanan Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan.
“Divisi P3H terus melakukan koordinasi dan pendampingan kepada desa dan kelurahan binaan, termasuk penguatan Pos Bantuan Hukum dan persiapan program pembinaan hukum masyarakat,” tutur John Batara.
Melalui kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar berharap seluruh jajaran semakin solid dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di wilayah Sulawesi Barat.
Comment