KEMENTRIAN HUKUM
Home Ā» Berita Ā» Evaluasi Perda Dengan DPD RI, Kemenkum Sulbar Soroti Jaminan Sosial Petani dan Nelayan

Evaluasi Perda Dengan DPD RI, Kemenkum Sulbar Soroti Jaminan Sosial Petani dan Nelayan

MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong penguatan regulasi daerah untuk memastikan pekerja rentan, termasuk petani dan nelayan, mendapatkan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya ini menjadi penting agar pekerja di sektor informal tidak tertinggal dalam memperoleh hak atas perlindungan sosial.

Hal tersebut disampaikan menanggapi Dialog Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor DPD RI Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, Kamis (19/11/2026).

ā€œPembentukan regulasi daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk memastikan kelompok pekerja rentan memperoleh akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena itu, substansi pengaturannya perlu disusun secara tepat agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,ā€ ujar Saefur.

Perwakilan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat turut mengikuti dialog yang dibuka oleh Anggota DPD RI, H. Almalik Pababari. Kegiatan tersebut juga menghadirkan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat, H. Andi Farid Amri, S.Sos., M.M., Kepala Biro Hukum Pemprov Sulbar, pakar Suhendra, S.H., CFrA., BPJS Ketenagakerjaan, akademisi, mahasiswa, serta perwakilan masyarakat.

Pembahasan menyoroti pentingnya perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah. Kelompok pekerja informal, petani, nelayan, dan pekerja rentan menjadi perhatian karena masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelindungan jaminan sosial.

Kemenkum Sulbar Siapkan Strategi Kejar Target AHU

Dialog tersebut juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, mulai dari kondisi sosial ekonomi pekerja, keterbatasan cakupan kepesertaan, kemampuan fiskal daerah, hingga efektivitas koordinasi antarinstansi. Berbagai masukan diharapkan menjadi bahan penyempurnaan rancangan peraturan daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulbar mendorong penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan empiris pekerja serta perkembangan peraturan perundang-undangan. Koordinasi bersama DPD RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan BPJS Ketenagakerjaan juga akan diperkuat guna mendukung regulasi yang mampu memperluas pelindungan jaminan sosial bagi seluruh kelompok pekerja.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *