Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola anggaran yang akuntabel dan berkualitas.
“Perencanaan anggaran yang baik menjadi fondasi dalam mendukung pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran harus memperkuat koordinasi agar proses penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 berjalan sesuai jadwal, akurat, dan memenuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Saefur Rochim disela-sela kesempatannya
Hal itu disampaikan menanggapi pelaksanaan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Seno Adji, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Selasa (21/7).
Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum serta dihadiri oleh Koordinator dan Tim Kerja Keuangan, Koordinator dan Tim Kerja Program dan Pelaporan (PPL), serta para pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nomor SEK-PR.01.04-407 tanggal 20 Juli 2026 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2027. Pembahasan difokuskan pada kesiapan penyusunan RKA-K/L, pemenuhan kelengkapan data pendukung, serta percepatan penyelesaian setiap tahapan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Dalam rapat disampaikan bahwa seluruh dokumen data pendukung penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 telah berhasil dihimpun dan diunggah sesuai ketentuan. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan penginputan data dan penyusunan RKA melalui Aplikasi SAKTI sebagai bagian dari proses finalisasi usulan anggaran.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum menekankan pentingnya koordinasi yang intensif antara Tim Kerja Program dan Pelaporan, Tim Kerja Keuangan, serta seluruh unit terkait selama proses penginputan data pada Aplikasi SAKTI. Setiap kendala yang muncul diminta segera dikomunikasikan dan diselesaikan agar tidak menghambat penyelesaian dokumen sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
Melalui rapat ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penyusunan RKA-K/L yang berkualitas diharapkan dapat menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Hukum pada Tahun Anggaran 2027 sehingga mampu memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat.
Comment