MAMUJU ā Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong penguatan akuntabilitas kinerja bidang Kekayaan Intelektual (KI) melalui pemenuhan dan verifikasi data dukung setiap indikator Rencana Aksi (Renaksi) Triwulan IV Tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan menanggapi pentingnya kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan, capaian target, dan bukti administrasi dalam pelaporan kinerja. Persiapan tersebut dibahas dalam kegiatan perencanaan Renaksi Triwulan IV yang dipimpin Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Juani, bersama staf bidang terkait, Rabu (28/10/2026).
āSetiap realisasi kegiatan perlu didukung dokumen yang lengkap, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pemenuhan data dukung harus menjadi perhatian bersama agar pelaporan kinerja sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya,ā ujar Saefur.
Data dukung yang menjadi perhatian meliputi surat undangan, surat tugas, daftar hadir, notula, dokumentasi kegiatan, laporan pelaksanaan, rekapitulasi data, serta dokumen lain sesuai kebutuhan setiap indikator. Kelengkapan dokumen tersebut diperlukan untuk memastikan bukti pelaksanaan kegiatan tersedia dan dapat diverifikasi.
Dalam konsolidasi tersebut, setiap indikator Renaksi juga perlu ditelaah untuk mengetahui progres pencapaian, kendala pelaksanaan, dan kebutuhan tindak lanjut. Kegiatan yang telah terlaksana harus segera didokumentasikan dan dilaporkan, sedangkan kekurangan dokumen perlu dilengkapi sebelum batas waktu pelaporan akhir tahun.
Koordinasi dengan pihak terkait serta monitoring dan evaluasi berkala turut menjadi bagian dari strategi pengendalian. Langkah ini diarahkan untuk memastikan pelaksanaan program dan pemenuhan data dukung berjalan seiring, bukan hanya berfokus pada penyelesaian kegiatan.
Melalui penguatan administrasi dan pengendalian pelaksanaan Renaksi, Kanwil Kemenkum Sulbar berupaya memastikan capaian kinerja bidang Kekayaan Intelektual pada akhir tahun didukung bukti yang lengkap, terukur, dan akuntabel.
Comment