MAMUJU, SULBAR INFO –2 Juni 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan komitmen jajarannya untuk memastikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun tingkat penyerapan anggaran bantuan hukum telah mencapai hampir 100 persen.
Hal tersebut disampaikannya menanggapi pelaksanaan rapat koordinasi Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) yang membahas evaluasi realisasi anggaran dan tindak lanjut pelaksanaan program bantuan hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat.
Rapat yang berlangsung pada Selasa (2/6) di Ruang Rapat Kepala Divisi P3H tersebut membahas perkembangan realisasi anggaran serta langkah strategis yang perlu dilakukan guna menjaga keberlangsungan program bantuan hukum hingga akhir tahun anggaran.
Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Divisi P3H dan pejabat terkait yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan hukum.
Dalam giat tersebut, Kadiv P3H John Batara Manikallo menyampaikan bahwa realisasi anggaran bantuan hukum (Bankum) telah mencapai 99,17 persen.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh alokasi anggaran bantuan hukum yang tersedia telah terserap untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, realisasi anggaran DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat tercatat mencapai 97,68 persen.
Tingginya tingkat penyerapan anggaran tersebut mencerminkan optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan hukum yang telah dilaksanakan sepanjang tahun berjalan.
Pelaksanan giat itu juga menekankan pentingnya koordinasi dan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran.
Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas program pembinaan hukum dan bantuan hukum serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai target dan ketentuan yang berlaku.
Melalui evaluasi dan perencanaan yang matang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat optimistis dapat terus mendukung peningkatan akses keadilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan layanan bantuan hukum yang berkualitas, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
Comment