Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim menegaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi teknis bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten di bidang pembentukan regulasi.
Menurutnya, peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan sangat diperlukan guna mendukung lahirnya produk hukum yang berkualitas, implementatif, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah maupun nasional.
“Perancang peraturan perundang-undangan memiliki peran strategis dalam proses pembentukan regulasi. Karena itu, penguatan kapasitas dan kompetensi teknis harus terus dilakukan agar mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas, adaptif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Saefur Rochim menanggapi pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Periode Mei 2026 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Kamis (21/5).
Pelaksanaan uji kompetensi tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan aplikasi Ukom Kemenkum dengan diikuti oleh dua orang ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan pengarahan dari panitia pelaksana terkait teknis pelaksanaan ujian, tata tertib, serta mekanisme penilaian yang akan diterapkan pada setiap tahapan uji kompetensi. Selain itu, dilakukan pengecekan administrasi dan kesiapan perangkat pendukung guna memastikan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan secara optimal.
Uji kompetensi dilaksanakan menggunakan aplikasi Ukom Kemenkum dengan metode penilaian berbasis CAT, ujian tertulis, dan wawancara sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pusat.
Dalam pelaksanaannya, seluruh sarana dan prasarana ujian di Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, mulai dari ruang ujian, jaringan internet, hingga perangkat komputer, berfungsi dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Kedua peserta dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib dan disiplin. Proses ujian turut diawasi secara ketat oleh tim panitia daerah Kanwil Kemenkum Sulbar guna memastikan pelaksanaan berjalan transparan dan akuntabel.
Pelaksanaan kegiatan ini juga mencerminkan sinergi yang baik antara Kanwil Kemenkum Sulbar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung penguatan kapasitas aparatur di bidang pembentukan produk hukum daerah.
Melalui pelaksanaan uji kompetensi ini, Kanwil Kemenkum Sulbar berharap kualitas dan profesionalisme pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan semakin meningkat sehingga mampu mendukung terciptanya regulasi yang efektif, harmonis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Comment