Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kemudahan layanan hukum bagi masyarakat, khususnya melalui optimalisasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) berbasis digital.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menegaskan bahwa penguatan layanan AHU menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Optimalisasi layanan AHU bukan hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memberikan kemudahan legalitas usaha bagi masyarakat. Kami berkomitmen memperkuat kesiapan layanan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sistem digital,” ujar Saefur Rochim disela-sela kesempatannya
Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional, Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Sulbar mengikuti Webinar Verifikasi Matriks Komitmen Target Mandiri dan Kesiapan Operasional AHU Link Pendaftaran Perseroan Perorangan Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring, Jumat (27/3/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Badan Usaha Direktorat Jenderal AHU tersebut menjadi bagian strategis dalam percepatan legalisasi usaha melalui pemanfaatan layanan Perseroan Perorangan berbasis digital.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat, bersama Kepala Bidang Pelayanan AHU, Wardi, serta jajaran turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut sebagai wujud keseriusan dalam meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.
Dalam webinar tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari verifikasi akhir target komitmen matriks per klaster, evaluasi kesiapan operasional aplikasi AHU Link, hingga pembahasan format dokumen terbaru seperti Surat Keputusan dan Surat Pernyataan.
Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat sendiri tergabung dalam Klaster C, dengan fokus pada peningkatan capaian target melalui strategi yang realistis, terukur, dan sesuai dengan potensi wilayah.
Dari sisi kesiapan teknis, implementasi aplikasi AHU Link di wilayah Sulawesi Barat dinilai telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui kesiapan sumber daya manusia, pemahaman terhadap sistem, serta kelancaran layanan kepada masyarakat. Selain itu, proses migrasi data dari sistem lama ke platform baru juga telah memasuki tahap akhir, yang ditandai dengan distribusi tautan pembaruan akun oleh Direktorat Jenderal AHU.
Webinar tersebut juga mengangkat sejumlah isu kebijakan, di antaranya rencana penghentian subsidi bagi pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Perorangan. Dalam diskusi tersebut, ditekankan pentingnya koordinasi lintas instansi guna memastikan pelaku usaha tetap memperoleh dukungan pembiayaan dan pelatihan secara berkelanjutan.
Selain itu, pembahasan turut mencakup integrasi data perpajakan dan perizinan usaha, seperti sinkronisasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta penyesuaian kode KBLI pada sistem OSS. Upaya penyempurnaan integrasi ini terus dilakukan agar selaras dengan pengembangan layanan AHU Link.
Dalam forum tersebut, juga disampaikan rencana penguatan koordinasi dengan kementerian yang membidangi UMKM guna mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha berbadan hukum. Di sisi lain, Kanwil Kemenkum Sulbar turut menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi di daerah, termasuk aspek integrasi sistem OSS dengan AHU Link.
Sebagai langkah strategis, berbagai upaya mitigasi turut dirumuskan, di antaranya melalui pendekatan jemput bola dengan melibatkan notaris, pelaksanaan sosialisasi langsung kepada masyarakat, pendampingan pendaftaran layanan AHU, penguatan kolaborasi lintas instansi, serta optimalisasi publikasi layanan.
Melalui berbagai langkah tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar optimistis target pendaftaran Perseroan Perorangan Tahun 2026 dapat tercapai secara maksimal, sekaligus mendorong terwujudnya layanan hukum yang semakin efektif, terintegrasi, dan akuntabel bagi masyarakat.
Comment