Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah dengan menghadiri Rapat Awal Tim Pengukur Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) lingkup kabupaten se-Sulbar.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Radiogram Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.15.3/3918/BSKDN tanggal 26 September 2025, tentang Percepatan Penginputan dan Pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2024 pada tahap penginputan Tahun 2025.
Rapat tersebut digelar pada Senin, 20 Oktober 2025, bertempat di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, dan dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing kabupaten di Sulbar. Dari pihak BPKPD Sulbar, hadir Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah, bersama Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, Gaffar, serta staf teknis, Mas’ad.
Hadir memimpin rapat, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Musra Awaluddin, bersama Kepala Bidang PPEPD, Hasanuddin, yang menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam proses penginputan data IPKD.
“Agenda utama rapat adalah percepatan penginputan IPKD tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada 20–26 Oktober 2025, dengan tahapan validasi pada 22–26 Oktober 2025,” ungkap Musra Awaluddin.
Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan seluruh kabupaten di Sulbar mampu melakukan penginputan dan pengukuran IPKD secara tepat waktu dan berkualitas.
“Capaian IPKD bukan sekadar angka penilaian, tetapi gambaran nyata dari sejauh mana tata kelola keuangan daerah kita dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel. BPKPD Sulbar siap berkolaborasi dengan seluruh pemerintah kabupaten agar nilai IPKD Sulbar semakin meningkat,” ungkapnya.
Ia menegaskan, langkah ini sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas di seluruh wilayah Sulbar.
Melalui rapat awal ini, diharapkan koordinasi antar kabupaten semakin solid dalam mempercepat proses penginputan data dan pemenuhan indikator IPKD, sehingga hasil pengukuran tahun 2025 dapat menggambarkan kemajuan nyata pengelolaan keuangan daerah di Sulbar. (Rls)
