Mamuju – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengikuti sosialisasi yang disampaikan oleh perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat terkait pelaksanaan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) Award Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Senin (13/7/2026). Turut hadir Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat Farid Amri, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Murdanil, Kepala Biro Hukum Suhendra, serta unsur Panitia Penghargaan Jamsostek Tingkat Provinsi Sulawesi Barat.
Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan Jamsostek Award Tahun 2026 sekaligus mendorong terwujudnya Universal Coverage Jamsostek menuju keadilan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, juga bertujuan meningkatkan kesadaran dan peran aktif pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pemerintah desa dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk bagi pekerja miskin dan rentan.
Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pemberi kerja terhadap regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan serta memperluas manfaat program Jamsostek guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah munculnya kemiskinan baru. Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“BPKAD Provinsi Sulawesi Barat siap mendukung langkah-langkah Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan Universal Coverage Jamsostek. Sinergi antar perangkat daerah menjadi kunci agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih banyak pekerja, khususnya kelompok rentan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Ali Chandra.
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen memperkuat implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, inklusif, dan akuntabel.
Comment