Mamuju – Upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani terus digencarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menggarisbawahi bahwa agenda pembangunan Zona Integritas (ZI) bukan sekadar formalitas pengisian dokumen administratif. Langkah ini merupakan cerminan konkret dari dedikasi seluruh staf dalam menyajikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta berfokus pada kepentingan masyarakat.
Menurut Saefur, pencapaian status Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menuntut soliditas, visi yang sama, serta konsistensi dari seluruh elemen di internal organisasi.
“Seluruh berkas pendukung yang menjadi indikator penilaian wajib dilengkapi secara valid dan detail. Dokumen tersebut harus benar-benar merepresentasikan penerapan reformasi birokrasi yang riil di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar,” terang Saefur.
Sebagai langkah konkret akselerasi program tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar menyelenggarakan Rapat Koordinasi terkait Rampung Data Dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI 2026. Pertemuan yang berfokus pada Pokja Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Kualitas Pelayanan Publik ini digelar di Ruang Baharuddin Lopa pada Selasa (14/7). Agenda ini dibuka langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan diikuti oleh seluruh anggota Tim Pembangunan ZI.
Pertemuan strategis ini diinisiasi untuk mempercepat pengumpulan berkas LKE demi mematangkan kesiapan instansi dalam menghadapi siklus evaluasi Zona Integritas periode 2026.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, mengingatkan jajarannya untuk memeriksa kembali validitas setiap dokumen yang diunggah ke sistem ERB agar selaras dengan standar penilaian.
Hidayat mengarahkan agar setiap aktivitas pengunggahan dokumen dilaporkan secara berkala. Hal ini bertujuan agar perkembangan pemenuhan data dapat dipantau secara real-time dan memastikan seluruh kelompok kerja memiliki persepsi yang sama mengenai progres di lapangan.
Ia menambahkan bahwa kelengkapan dokumen LKE ini merupakan beban tugas kolektif. Diharapkan, pemahaman yang seragam di antara anggota Pokja dapat mengoptimalkan eksekusi tugas di masing-masing lini. Keberhasilan menembus predikat WBBM, lanjutnya, hanya bisa dicapai lewat kerja sama yang padu dan gotong royong.
Kesiapan dari aspek kompetensi pegawai, alokasi waktu, serta konsistensi dalam mengawal tiap fase ZI menjadi faktor penentu. Oleh sebab itu, komunikasi antar-pokja harus diperketat demi saling menyokong dalam menuntaskan target indikator yang ada.
Rapat tersebut juga menelurkan instruksi tegas agar setiap Pokja segera memfinalisasi dokumen pendukung sesuai tenggat waktu yang disepakati. Mengingat Juli menjadi bulan krusial dalam kalender evaluasi ZI, semua pihak diminta meningkatkan intensitas koordinasi dan bergerak lebih cepat dalam merampungkan tanggung jawab yang tersisa.
Melalui forum koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Sulbar kembali menegaskan visinya untuk mengawal agenda reformasi birokrasi lewat koridor Zona Integritas. Dengan sinergi yang kuat, instansi ini optimistis dapat melampaui seluruh indikator penilaian sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang bersih, profesional, serta responsif terhadap kebutuhan warga.
Comment