Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyoroti pentingnya kualitas kebijakan publik sebagai pilar utama dalam menyokong kemajuan pembangunan, baik di tingkat regional maupun nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Policy Talks bertajuk “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam Siklus Kebijakan Publik” yang diselenggarakan di Mamuju pada Selasa (21/4) secara bauran (hybrid).
Saefur menjelaskan bahwa standar kebijakan yang unggul tidak hanya diukur dari pencapaian akhirnya, namun sangat bergantung pada proses perumusan yang terstruktur dan didukung oleh bukti lapangan yang kuat.
”Forum ini merupakan langkah konkret untuk mengoptimalkan tata kelola kebijakan publik agar lebih berorientasi pada data, melibatkan partisipasi aktif, dan bekerja secara efektif,” ujar Saefur.
Ia menambahkan bahwa profesionalisme para Analis Kebijakan sangat krusial dalam menghadapi dinamika birokrasi yang kian rumit. Kompetensi mereka diperlukan agar setiap regulasi yang lahir mampu menjadi solusi nyata yang berkelanjutan bagi permasalahan di tengah masyarakat.
Agenda ini menghadirkan narasumber ahli, Widhi Novianto, S.Sos., M.Si, selaku Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara dari LAN RI. Peserta yang hadir meliputi para Analis Kebijakan dari berbagai tingkatan pemerintah daerah di Sulawesi Barat serta internal Kemenkum Sulbar.
Saefur menyampaikan apresiasi mendalam atas transfer ilmu yang diberikan oleh narasumber. Beliau berharap hasil dari diskusi ini tidak berhenti pada teori semata, melainkan mampu menelurkan ide-ide praktis yang dapat diimplementasikan dalam penyusunan maupun peninjauan kebijakan di tiap instansi.
Melalui kolaborasi erat antara Kantor Wilayah dengan pemerintah daerah, Kemenkum Sulbar berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya kebijakan yang bermutu tinggi dan memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat Sulbar.
Comment