Mamuju — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat ikuti diskusi publik bertajuk “What’s Up Kemenkum Campus Calls Out” yang digelar secara virtual, Senin (9/2/2026). Kegiatan tersebut diikuti Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, John Batara Manikallo, bersama sejumlah pejabat dan jajaran di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Sulbar.
Pada pelaksanaan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, juga mengikuti kegiatan tersebut secara terpisah. Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim menyatakan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat, “khususnya generasi muda, terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual. Diharapkan, pemahaman yang komprehensif mengenai hak cipta dan sistem royalti dapat mendorong terciptanya ekosistem kreatif yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing” sambung Saefur
Diskusi ini mengangkat tema “Royalti Musik di Ruang Publik: Di Mana Batas Keadilan?”
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Hukum Republik Indonesia ini turut dihadiri Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, serta sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku industri kreatif, hingga musisi nasional.
Diskusi dikemas dalam bentuk talkshow interaktif yang membahas isu strategis seputar sistem royalti musik, khususnya dalam pemanfaatan ruang publik. Berbagai perspektif disampaikan, mulai dari pengalaman pelaku kreatif, tantangan keadilan dalam sistem royalti, hingga dampak perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI voice) dan deepfake terhadap perlindungan hak cipta.
Selain itu, forum ini juga mengulas peran negara dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta dan kepentingan publik, termasuk arah kebijakan serta regulasi Kekayaan Intelektual yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Diskusi berlangsung dinamis melalui sesi tanya jawab, kuis interaktif, hingga pemaparan ide kreatif mahasiswa yang menyoroti potensi inovasi berbasis Kekayaan Intelektual.
Comment