Mamuju, 7 April 2026 — Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim menyebut bahwa jajarannya akan terus memastikan keselarasan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja.
“Hal ini sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja serta memastikan seluruh target organisasi dapat dicapai secara efektif dan terukur,” ujarnya.
“Kami juga terus mendorong optimalisasi pemenuhan data dukung serta penguatan sinergi dengan unit pusat agar setiap indikator kinerja dapat terpenuhi dengan baik,” sambungnya di sela-sela kesempatannya.
Terkait dengan itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus memperkuat tata kelola kinerja dan akuntabilitas organisasi melalui koordinasi intensif di Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum RI.
Kegiatan koordinasi tersebut dilaksanakan pada Selasa (7/4) Bagian Pengelolaan Kinerja.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah agenda strategis, di antaranya penyelarasan rencana aksi Perjanjian Kinerja (PK), pemenuhan data dukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pembangunan Zona Integritas (ZI), evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta optimalisasi penyerapan anggaran.
Koordinasi juga menghasilkan kesepakatan terkait perpanjangan waktu pengumpulan data dukung laporan kinerja triwulanan, guna memberikan ruang bagi satuan kerja untuk memastikan validitas dan kualitas data yang disampaikan.
Dalam aspek pembangunan Zona Integritas, dilakukan penguatan koordinasi untuk memastikan kelengkapan data dukung pada seluruh area perubahan, sehingga siap menghadapi proses evaluasi oleh tim penilai.
Sementara itu, dalam penguatan akuntabilitas kinerja, Kanwil Kemenkum Sulbar telah melaksanakan Penilaian Mandiri SAKIP yang hasilnya akan menjadi dasar dalam perbaikan kualitas laporan kinerja instansi ke depan.
Terkait SPIP, disampaikan pula adanya kendala dalam pemenuhan beberapa data dukung yang berada pada kewenangan unit pusat. Oleh karena itu, koordinasi dilakukan guna memastikan sinkronisasi penyediaan data agar penilaian di tingkat wilayah dapat berjalan optimal.
Selain itu, pembahasan juga mencakup rencana aksi pengisian anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja, guna menjaga konsistensi antara perencanaan program dan realisasi anggaran, sehingga target kinerja dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Seluruh hasil koordinasi ini akan segera ditindaklanjuti oleh masing-masing bidang sebagai pedoman dalam percepatan pencapaian target kinerja pada Triwulan II Tahun 2026.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Comment