MAMUJU — Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025–2029, yang digelar di Hotel Grand Putea, Kamis, 23 Oktober 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Junda Maulana menekankan pentingnya dokumen perencanaan penanggulangan bencana sebagai arah kebijakan strategis lima tahunan bagi pemerintah daerah.
Ia menyebut, dokumen ini menjadi acuan dalam memperkuat kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana di Sulbar. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga
“Dokumen perencanaan penanggulangan bencana itu penting karena akan menjadi arah kebijakan yang kita susun lima tahunan,” jelas Junda Maulana.
Menurutnya, ada beberapa poin utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan implementasi dokumen tersebut. Salah satunya adalah penguatan kelembagaan agar koordinasi antarinstansi berjalan solid dan efektif.
“Dalam menangani situasi bencana, kelembagaannya harus solid. Kalau tidak, sulit berkolaborasi. Koordinasi antara provinsi, kabupaten, instansi vertikal, dan seluruh stakeholder harus terjalin dengan baik,” ujarnya.
Selain penguatan kelembagaan, Junda Maulana menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah. Ia menyebut, penanggulangan bencana tidak akan efektif tanpa pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan dokumen perencanaan yang disusun.
“Sebaik apa pun peran pemerintah, kalau masyarakatnya tidak paham, tidak ada artinya. Jadi masyarakat harus betul-betul mengerti isi dokumen dan perannya dalam mitigasi bencana,” tegas Junda Maulana.
Ia juga menyoroti keterlibatan dunia usaha dalam proses penanggulangan bencana. Menurut Junda Maulana, sektor swasta tidak bisa hanya menjadi penonton, melainkan turut berkontribusi dalam pengurangan risiko bencana dan pemulihan ekonomi pasca-bencana.
Lebih lanjut, ia mengingatkan, keberhasilan rencana penanggulangan bencana sangat bergantung pada implementasi nyata di lapangan.
“Sebaik apa pun dokumen, kalau tidak diimplementasikan, tidak akan bermanfaat. Maka penting dilakukan sosialisasi seperti ini untuk menyamakan persepsi antara pengambil kebijakan, pelaksana, dan masyarakat,” pungkasnya.
Untuk mendukung implementasi, Junda Maulana menekankan empat faktor penting: sosialisasi yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparat, dukungan anggaran, serta penyusunan struktur dan mekanisme kerja yang jelas.
“Kita perlu sumber daya aparat yang mumpuni, dukungan anggaran, dan struktur organisasi yang jelas. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, harus berkolaborasi,” beber Junda Maulana.
Ia juga menambahkan, pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana perlu dilakukan secara rutin agar seluruh pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.
“Pelatihan harus dilakukan setiap saat untuk mengingatkan peran dan tugas masing-masing. Hanya dengan begitu, kesiapsiagaan kita terhadap bencana bisa benar-benar terwujud,” tutupnya. (Rls)
