MAMUJU, SULBAR INFO- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memetakan serta meningkatkan kualitas demokrasi di wilayah tersebut.
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dihadiri Lansung Oleh Kepala Badan Kesatian Bangsa dan Politik Muh. Darwis Damir, Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Khalil. Gibran, Perwakilan BPS Sulbar, BIN, Kejaksaan, kepolisian, TNI, Lebaga Jari Manis, Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat (IJS), watawan, Partai Politik serta Beberapa Perwakilan Kebangpol Kabupaten se sulawesi Barat, Biro Hukum Sulbar, Bapperida Sulbar, BPKAD sulbar.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada tahun 2024 tercatat sebesar 74,56 poin. Angka ini menunjukkan tren positif dengan kenaikan tipis dari tahun 2023 yang berada di angka 74,55 poin.
Berikut adalah rincian capaian berdasarkan aspek metode baru BPS:
Aspek Kesetaraan: 81,95 poin (skor tertinggi).Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi: 75,30 poin.
Aspek Kebebasan: 64,84 poin.
Capaian Sulbar pada tahun 2024 dinilai signifikan karena terjadi di tengah tren penurunan indeks demokrasi di 21 provinsi lain di Indonesia. Pemerintah provinsi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar saat ini sedang mempersiapkan proses pengukuran untuk IDI 2025 guna terus memantau kualitas demokrasi di wilayah tersebut.
Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Barat, Muh. Darwis Damir, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen dalam mendongkrak capaian angka demokrasi di Sulawesi Barat. Ia berharap, melalui evaluasi dan pengumpulan data yang akurat dalam FGD ini, performa demokrasi Sulbar menunjukkan tren positif.
“Kami berharap Indeks Demokrasi Sulawesi Barat bisa jauh lebih meningkat lagi. Target capaian diharapkan mampu melampaui skor sebelumnya, dengan proyeksi peningkatan sebesar 74,56 poin,” ujar Darwis Damir.
Poin Penting dalam Pengembangan IDI Sulbar:
Validasi Data: Mengumpulkan data faktual terkait kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.
Sinergi Instansi: Melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan indikator demokrasi terpenuhi secara objektif.
Peningkatan Skor: Fokus pada aspek-aspek yang masih memerlukan penguatan agar target kenaikan skor dapat tercapai secara signifikan.
Kegiatan FGD ini diharapkan tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi menjadi instrumen evaluasi nyata bagi perbaikan iklim politik dan keterbukaan informasi di Sulawesi Barat. (ir/lis)
Comment