MAMUJU – Kepala Bagian TU dan Umum dan Kanwil Kemenkum Sulbar, Muh Tahir menekankan pentingnya percepatan tindak lanjut terhadap seluruh administrasi kepegawaian.
Hal itu disampaikannya pada pelaksanaan koordinasi secara virtual bersama jajarannya, 26 Marte 2026.
Muh. Tahir menyebut salah satu arahan Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim yakni agar seluruh layanan administratif dan fasilitatif yang saat ini diemban oleh Bagian TUM harus benar-benar sesuai dengan SOP yang ada.
“Untuk itu diharapkan agar setiap pegawai proaktif dalam melakukan koordinasi tanpa harus menunggu disposisi pimpinan, demi menjaga efektivitas dan kecepatan layanan” lanjutnya
Selain itu, rapat yang dipimpin Kabag TU dan Umum itu juga membahas berbagai isu strategis guna memperkuat kinerja organisasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan optimalisasi pelaksanaan program kerja pada Triwulan II Tahun 2026.
Pada bidang Sumber Daya Manusia (SDM), disampaikan bahwa persiapan remedial Ujian Dinas telah berjalan dengan baik, ditandai dengan proses pendaftaran ulang peserta yang telah dilakukan. Selain itu, berbagai surat dinas kepegawaian telah diinput melalui aplikasi dan saat ini menunggu koordinasi lanjutan.
Sementara itu, pada Pokja Perencanaan, Pelaporan, dan Program (PPL), perbaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan IV telah ditindaklanjuti sesuai hasil reviu. Penyusunan pagu indikatif dan pengisian aplikasi perencanaan juga akan segera dilaksanakan setelah adanya petunjuk resmi dari pusat. Untuk mendukung hal tersebut, inventarisasi data dukung akan segera dilakukan guna menghindari keterlambatan pada saat periode input dibuka.
Di sektor Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), rapat menyoroti pentingnya optimalisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II agar lebih maksimal dibandingkan triwulan sebelumnya. Para penanggung jawab kegiatan diminta menyiapkan data dukung secara akurat. Selain itu, direncanakan revisi belanja modal, termasuk pengadaan peralatan pendukung yang telah memperoleh persetujuan, dengan target realisasi pada Triwulan II.
Selanjutnya, pada Pokja Humas, Reformasi Birokrasi, dan Kearsipan, capaian data dukung Rencana Kerja Tahunan telah mencapai 100 persen dengan terpenuhinya 47 dokumen. Pengelolaan arsip melalui aplikasi SRIKANDI juga telah memenuhi target Triwulan I, meskipun masih diperlukan sosialisasi lanjutan kepada seluruh pegawai. Terkait arsip, diinstruksikan agar segera dilakukan inventarisasi dan pengusulan pemusnahan arsip yang sudah memenuhi ketentuan.
Seluruh pegawai diminta untuk tidak menunda pekerjaan, serta aktif menyampaikan informasi penting kepada pimpinan. Selain itu, setiap hasil rapat wajib dituangkan dalam laporan tertulis sebagai bahan pelaporan lanjutan.
Sebagai tindak lanjut, seluruh unit kerja diminta segera menindaklanjuti agenda prioritas, menyusun data dukung secara lengkap, mengoptimalkan penyerapan anggaran, serta memastikan pelaporan dan publikasi dilakukan tepat waktu. Rapat internal juga akan terus dilaksanakan secara berkala selama penerapan pola kerja fleksibel (WFA/WFH).
Comment