Mamuju, 16 Juli 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat menyampaikan dukungan atas pembentukan Forum SIPAKATAU (Saling Memanusiakan Satu Tujuan Melindungi).
Forum ini dicanangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat sebagai upaya sinergis lintas instansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Koordinator Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, Mardiana, saat mewakili Kepala Kantor Wilayah, Sunu Tedy Maranto, dalam rapat pembentukan Forum SIPAKATAU. Rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat DP3AP2KB Provinsi Sulawesi Barat.
Menurut Mardiana, inisiatif Forum SIPAKATAU sangat selaras dengan program bantuan hukum gratis yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum bagi masyarakat kurang mampu, termasuk perempuan dan anak yang memerlukan pendampingan hukum.
“Program pembentukan pos bantuan hukum yang telah beroperasi di tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat bersinergi dan berkolaborasi secara aktif dengan Forum SIPAKATAU,” jelas Mardiana.
“Sinergi ini akan memastikan pelaporan dan pendampingan bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dapat berjalan lebih efektif. Hasil dari rapat koordinasi hari ini akan menjadi landasan utama dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Forum Lintas Instansi SIPAKATAU.”
Ia juga menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat berkomitmen untuk senantiasa mendukung program-program Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kolaborasi dan sinergi antarlembaga akan terus diperkuat demi mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan Mala’bi.
Sementara itu, Kepala Dinas DP3AP2KB, Amir, dalam sambutannya menekankan urgensi Forum SIPAKATAU dalam memberikan pendampingan yang lebih mudah diakses bagi perempuan dan anak yang selama ini menghadapi kendala dalam melaporkan permasalahan hukum mereka. Beliau menegaskan bahwa forum ini adalah wujud nyata dari komitmen bersama untuk mengatasi isu-isu hukum yang melibatkan kelompok rentan tersebut.
Selain perwakilan Kanwil Kemenkum Sulbar, kegiatan penting ini juga dihadiri oleh Kepala Lapas Perempuan Mamuju Reva Shilvia Dewi, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Lapas Anak Mamuju, LSM Kartika Manakarra, dan Gema Difabel.
