Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah ditempuh adalah optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) sebagai fondasi perencanaan dan pengawasan pembangunan yang presisi, berkeadilan, dan berbasis bukti.
Komitmen tersebut sejalan dengan visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga, yang menempatkan transformasi sistem data sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan tepat sasaran. Di bawah kepemimpinan Suhardi Duka, Pemprov Sulbar terus memperkuat sistem perencanaan yang adaptif terhadap tantangan kemiskinan dan ketimpangan sosial di wilayahnya.
Dalam rangka mendukung upaya itu, Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Masita Pratiwi Husni, mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana dalam Forum Pengetahuan Sekretariat Wakil Presiden bertema “Optimalisasi Pemanfaatan DT-SEN untuk Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan”, yang digelar secara daring, Selasa 21 Oktober 2025. Forum ini diikuti oleh berbagai kementerian/lembaga bersama Bappeda dan Dinas Sosial seluruh provinsi di Indonesia.
Forum tersebut menghadirkan lima pemateri utama, yakni Mahfud Ahmad dari Sekretariat Satu Data Indonesia Kementerian PPN/Bappenas, Nurma Midayanti dari BPS RI, Joko Widiarto dari Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kemensos, Jody Frency dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, serta perwakilan Bappeda Jawa Tengah yang memaparkan praktik baik implementasi DT-SEN di daerah.
Usai kegiatan, Masita menyoroti tantangan utama pemerintah daerah dalam mengakses dan memanfaatkan DT-SEN secara komprehensif. Berdasarkan ketentuan Permensos No. 3 Tahun 2025, daerah hanya diberikan fasilitas untuk melakukan pemadanan data tanpa memiliki akses penuh terhadap variabel By Name By Address (BNBA) dan indikator sosial-ekonomi multidimensi seperti pendidikan, pekerjaan, kondisi hunian, serta kepemilikan aset rumah tangga.
“Sulawesi Barat membutuhkan data DT-SEN yang lengkap dan terperinci agar intervensi penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran,” tegas Masita.
Ia menambahkan bahwa Bapperida Sulbar, dengan dukungan penuh pimpinan daerah, saat ini sedang memproses permohonan resmi untuk memperoleh akses data DT-SEN yang lebih luas. Proses ini telah memasuki tahap penyusunan kelengkapan dokumen untuk diverifikasi sebelum disetujui oleh instansi pusat.
Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menyampaikan bahwa integrasi data sosial ekonomi menjadi kunci dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efisien dan kolaboratif.
“Dengan adanya pemanfaatan DT-SEN, diharapkan sinergi antarperangkat daerah dapat semakin kuat dan pencapaian target pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat bisa lebih cepat terwujud,” ujar Junda.
